Analisis hukum islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penentuan Nisbah bagi hasil pembiayaan modal usaha melalui Akad Musharakah Di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dan dokumentasi yang selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad musharakah BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 ialah dengan menggunakan bentuk persentase, namun BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 juga menggunakan penominalan yaitu menentukan dalam bentuk rupiah di awal akad sebelum mengetahui dengan pasti keuntungan yang di dapat oleh nasabah dari usaha penginapan yang dijalankan Bapak Elvanus yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 81.000.000,00 selama 6 bulan perjanjian musharakah dan jual-beli alat kesehatan yang dijalankan Bapak Hari Setiawan yang mendapatkan keuntungan Rp. 450.000.000,00 selama 2 bulan. (2) Praktik penentuan nisbah bagi hasil akad musharakah di BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak sah menurut hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, karena tidak sesuai dengan salah satu syarat musharakah yaitu menentukan bagi hasil dalam jumlah rupiah di awal akad. Karena usaha yang dijalankan oleh nasabah belum jelas keuntungannya. Selain itu juga penetapan nisbah bagi hasil tersebut bersifat flat tidak mengikuti naik turunnya keuntungan yang diperoleh nasabah setiap bulannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaiatan dengan kontrak akad musharakah disarankan; (1) hendaknya BPRS Lantabur Cabang Surabaya 1 tidak melakukan penominalan keuntungan bagi hasil dalam bentuk rupiah ketika di awal akad, karena keuntungan hasil usaha yang diperoleh nasabah belum pasti. (2) Bagi nasabah hendaknya lebih terbuka dan jujur dalam membuat laporan keuangan dengan benar dan memberikan keterangan naik turunnya laba usaha setiap bulannya.