Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan, pertama mengenai bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Kedua, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang Berpotensi Terjadinya Pengulangan Pemilihan. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau dengan nama Library Research, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknis analisis yang digunakan adalah metode induktif. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siya<sah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyebutkan dikabulkannya permohonan judicial review yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian yang kedua, Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang banyak permasalahan dikala tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan. Hal ini menjadi lebih bermasalah jika terdapat pengulangan yang timbul apabila beberapa syarat tidak terpenuhi. Pengulangan terjadi, waktu banyak terbuang untuk memilih pemimpin kembali, serta pelanggaran hak hak warga negara banyak terjadi pelanggaran yang menimbulkan permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mencapai keadilan proposional yang dicita-citakan, baiknya putusan Mahkmah Konstitusi memberikan penjelasan untuk tidak mengulang perkara yang sama. Sebab MK merupakan lembaga yang bersifat final dan tidak boleh ada permohonan yang sama untuk diajukan, serta mengingatkan kembali pembuat kebijakan bahwa perlunya transparansi data dalam hal ini adalah putusan MK diharapkan dapat diakses untuk memudahkan informasi masyarakat pencari keadilan