Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum yuridis normative (normative legal research), dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Melalui pendekatan konseptual penulis mengelaborasikan konsep negara hukum sebagai doktrin pemahaman penegak dan perlindungan hukum di Indonesia. Sedangkan pendekatan perundang-undangan melalui UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tinggal Terbatas. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baru secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribuasi Perpanajangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358 pada tanggal 30 Oktober 2012. Dalam peraturan pemerintah ini, pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dikenakan retribusi, dimana subjeknya adalah pemberi kerja tenaga kerja asing dengan besaran tarif retribuasi yang di tetapkan oleh Perda. Sehingga urgensi dari penelitian ini ialah : (1). Bahwa peraturan Nomor 97 tahun 2012 telah mendelegasikan kewenangan retribuasi perpanjangan IMTA kepada daerah. (2) dalam hal kaitannya memberikan kedudukan Perizinan Izin Tinggal Terbatas kepada WNA tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai bentuk dari penjagaan keadilan dan kepastian hukum serta kedaulatan negara.