Perancangan kawasan pasar tradisional dengan pendekatan Inklusif di Kota Mojokerto

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hariyono, 2018 mengatakan bahwa akan membuat kebijakan baru dengan melibatkan disabilitas sebagai stakeholder atau bisa disebut pemangku kepentingan bagi pembangunan di suatu daerah. Menurut Hariyono, 2018, pada saat ini penyandang disabilitas di Kabupten Mojokerto pada tahun 2016 berjumlah 3.935 dari jumlah penduduk di Mojokerto sebanyak 120.196 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010. Terdiri atas penyandang disabilitas tubuh yang berjumlah 1.580 orang, disabilitas netra berjumlah 529 orang, disabilitas tingkat RT/RW berjumlah 563 orang dan disabilitas ganda berjumlah 108 orang. Dalam perancangan pasar, terdapat permasalahan vital, seperti penyandang disabilitas yang sangat kesusahan saat masuk dalam pasar. Sirkulasi dan tidak adanya ramp sangat menyusahkan pada pelanggan atau pembeli disabilitas dengan keterbatasan keadaan. Mojokerto sebagai penunjang Kota Surabaya, dimana masyarakat sekitarnya akan sangat bergantung pada usaha atau organisasi yang ada di sekitar Mojokerto. Khususnya adalah industri perdagangan dan jasa. Hal ini terlihat dari informasi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang menempati urutan kedua sebesar 25% dibandingkan penduduk yang bekerja dibidang jasa. Dari landasan di atas, muncullah ida yang mengintegrasikan pendekatan inklusif, khususnya “Perancangan Pasar Tradisional di Mojokerto dengan Rencana Komprehensif cara untuk menghadapi isu-isu atau fenomenan, isu-isu yang muncul di sektor bisnis konvensional saat ini seperti saat ini yang kurang kondusif, perhentian yang rusuh, stand yang semrawut, khususnya dengan meningkatkan dan memanfaatkan iklim pasar bersama budaya sekitarnya sehingga ada kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung atau pengguna, khususnya di pasar konvensional Mojokerto sehingga pemikiran atau gagasan Membangun Pasar untuk Semua.