Analisis hukum pidana islam Dan Uu No 22 Tahun 2009 terhadap Diskresi Kepolisian dalam penanganan pengguna Knalpot Brong: studi kasus pengguna Knalpot Brong di Polres Kabupaten Sampang

Metode pengelolaan data yang digunakan berupa interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diteliti kembali yang selanjutnya akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penggunaan knalpot brong di Kabupaten Sampang melanggar ketentuan dalam Hukum pidana Islam , dalam Hukum Pidana Islam, penggunaan Knalpot Brong di Kabupaten Sampang dilarang dalam Al-Qur’an dan al-sunnah, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang Hukumannya, maka penggunaan knalpot brong masuk dalam jarīmah ta’zῑr dan yang menentukan hukumannya adalah ulil amri (pemerintah). Penggunaan knalpot brong merupakan perbuatan yang melanggar pelaturan lalu lintas dalam pasal 285 Undang-Undang No 22 tahun 2009. Dalam Hukum Pidana Islam Penggunaan knalpot brong Khususnya di Kabupaten Sampang merupaka tindakan jarīmah ta’zīr yang sanksinya diserahkan kepada Ulil amri. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 penggunaan knalpot brong merupakan Pelanggaran lalu lintas yang sudah di atur dalam pasal 285 Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.Dalam analisis Hukum Pidana Islam Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot brong tidak sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan penjatuhan sanksi dalam jarimah ta’zῑr. Dalam Analisis Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot brong tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan bagi Masyarakat agar lebih taat dalam berlalu lintas dan memahami ketentuan dalam berlalu lintas.