Analisis yuridis terhadap penolakan tawkil wali oleh penghulu sebab pengantin hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Tawkil Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, merupakan hasil penelitian lapangan berupa kajian yuridis terhadap penolakan tawkil wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Penulis menemukan masalah berupa, pertama apa dasar hukum yang digunakan dalam penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, kedua bagaimana analisis yuridis terhadap praktik penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menjelaskan tentang penolakan tawkil wali oleh penghulu sebab pengantin hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadapnya. Pola pikir yang digunakan adalah induktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tentang kasus penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah terdapat tiga alasan, pertama menikahkan anak merupakan tanggung jawab orang tua dan boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Akan tetapi, orang tersebut boleh menerima maupun menolak perwakilannya. Kedua, tugas penghulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat. Tidak ada tugas dan kewajiban untuk menikahkan pengantin. Ketiga, adanya masalah khilafiyah dalam menentukan hukum mengenai nikah hamil, sedangkan yang menjadi pedoman dari Penghulu KUA Kecamatan Sukodono adalah pendapat dari madhhab Hanafiyah. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang membolehkan seorang wali nasab yang dapat mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, Orang lain yang memenuhi syarat. Sesuai dengan pasal 18 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007. UU No. 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mengabdi kepada Negara dan Rakyat Indonesia.
Dari pendapat yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono, hendaknya hanya digunakan untuk diri sendiri saja. Tidak dipraktikkan kepada orang lain yang meminta bantuan untuk menikahkan anaknya. Karena memang setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Sedangkan untuk orang tua yang menginginkan tawkil wali kepada Penghulu hendaknya lebih memperdalam keilmuan tentang munakahat, sehingga apabila dilain waktu terulang kembali kasus seperti ini, orang tua calon pengantin perempuan tidak kebingungan untuk mencari orang untuk menikahkan anaknya.