Analisis hukum sslam terhadap praktik Sewa Menyewa tanah milik pemerintah untuk pasar di Desa Sidokerto Buduran Sidoarjo

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research) yang diadakan di pasar Desa Sidokerto Kecamatan Buduran. Data penelitian dihimpun dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian hasil data yang dihimpun, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang Ija>rah dalam hukum Islam, selanjutnya dipakai untuk meninjau dan menganalisis praktik sewa-menyewa tanah pemerintah dijadikan pasar di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui status hukumnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik sewa-menyewa tanah milik pemerintah di Desa Sidokerto Buduran merupakan suatu kegiatan yang berbeda dengan kegiatan biasanya yang dilakukan diatas tanah sempadan sungai. Umumnya kegiatan yang dilakukan diatas ruang sungai merupakan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum atau kegiatan yang sudah diizinkan pelaksanaannya. Namun dalam fakta dilapangan, kegiatan yang dilakukan diatas ruang sungai tersebut merupakan kegiatan memanfaatkan tanah sempadan sungai dengan cara sewa untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas Pengairan setempat. Kedua, menurut hukum Islam terdapat rukun dan syarat yang tidak dipenuhi dalam sewa-menyewa yang terjadi di Desa Sidokerto ini yaitu mu’jir adalah orang lain yang bukan pemilik atau wakil atas tanah yang disewakan, serta syarat pelaksanaan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kepemilikan atau wilayah atas objek sewa, yang dalam hal ini objek sewanya yakni tanah sempadan sungai. Mu’jir bukan sebagai pemilik maupun pemegang kewenangan (wilayah) baik wilayah ashliyah maupun wilayah niyabah (wakil) atas tanah yang ia sewakan. Dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam ijarah yakni syarat pelaksanaan akad ijarah serta dilakukan tanpa atas nama pemiliknya, maka akad ijarah batal. Atas kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dengan praktik sewa-menyewa tanah milik pemerintah untuk pasar di Desa Sidokerto disarankan untuk menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pengairan Sumput dan pemerintah desa untuk dilakukan pengawasan dan ketegasan terhadap penggunaan sempadan sungai. Begitu pula bagi mu’jir, sebaiknya tidak mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, serta meminta izin atau melakukan perjanjian dengan Dinas Pengairan Sumput untuk memanfaatkan tanah sempadan sungai yang berada di Desa Sidokerto, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.