Analisis yuridis terhadap pertimbangan KUA Gunung Anyar Surabaya tentang Pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran

Skripsi ini tergolong dalam penelitian kualitatif, Karena penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kepada kepala KUA serta staf Operator SIMKAH web di wilayah KUA Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Data yang diperoleh setelah itu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil pada penelitian tersebut menunjukan yaitu: Pertama, pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar memberikan pertimbangan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa kelengkapan dokumen berupa akta kelahiran adalah karena tidak ingin mempersulit calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan. Pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar juga berpendapat bahwa akta kelahiran merupakan dokumen pelengkap saja dan dapat digantikan dengan dokumen lainya seperti Kartu Keluarga, Ijazah dan berkas N1, N2 dan N4. Kedua, Kehendak pendaftaran perkawinan terdapat peraturan yang harus terpenuhi salah satunya adalah akta kelahiran seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 huruf (b) PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Jika salah satu persyaratan dalam Pasal 4 tersebut tidak terpenuhi maka seharusnya kehendak nikah tersebut sesuai dengan pasal 7 adalah tertolak. Tetapi pihak KUA Gunung Anyar Surabaya memiliki alasan bahwa akta kelahiran merupakan dokumen penunjang saja dan apabila tidak ada maka dapat digantikan dengan dokumen yang lainya.
Berdasarkan hasil penelitian di atas diambil kesimpulan: Pertama pihak KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya seharusnya menyarankan untuk calon pengantin agar mengusahakan melengkapi berkas administratif sebelum melangsungkan pernikahan sebelum memutuskan untuk menerima kehendak pendaftaran perkawinan tanpa dokumen akta kelahiran; Kedua pihak KUA Gunung Anyar seharusnya lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terutama pada pasal 4 tentang syarat administrasi perkawinan dan pasal 7 tentang penolakan perkawinan apabila kehendak nikah tidak memenuhi dokumen adnimistrasi terutama dalam akta kelahiran.