Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak di Era Pandemi Covid-19

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pemberiann Asimilasi dan Hak Integrasi di tengah pandemi Covid-19,menimbulkan sisi atau dampak positif dan negatif. Di dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam hal pmberian Asimilasi dan Hak Integasi berhak mendapatkan haknya sebagai Narapidana dan Anak. Sisi negatifnya, menurut penulis masyarakat merasakan akan keresahan atau merasa terganggu akan kehidupan bermasyarakat akhirnya menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran dengan dibebaskannya Narapidana dan Anak yang akan mengulangi tindak pidananya setelah Narapidana dan Anak tersebut mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi. Bahwa kebijakan tersebut meanggar Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan masyarakat merasa khawatir dan cemas. Selain itu juga kebijaka tersebut melanggar prinsip Hak Asasi Manusia menurut Islam yaitu prinsip dharuriyah al-khams yaitu hak perlindungan jiwa (hifdzu nafs). Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Aasi Manusia untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut dan membuat peraturan kebijakan yang mencerminkan asas keadilan, kesetaraan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian.