Tinjauan AL-Maslahah AL-Mursalah terhadap pelaksanaan pasal 106 ayat (1) JO Pasal 283 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Jalan Ahmad Yani Surabaya TerhadapPengendara Ojek Online yang Menggunakan Ponsel)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskripsi kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polrestabes Surabaya dan pengendara ojek online yang melanggar. Adapun datasekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal, serta Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, teori hukum pidana positif dan teori al-Maslahah al-Mursalah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 283 Undang-Undang No.22 tahun 2009 dalam studi kasus jalan Ahmad Yani Surabaya terhadap pengendara ojek online yang menggunakan ponsel kurang dilakukannya penerapan di lapangan karena beberapa faktor, yaitu minimnya kesadaran keselamatan diri sendiri dan keselamatan pengendara lain, ketidaktahuan hukum atau aturan yang berlaku dan minimnya petugas yang berada di lapangan. Dalam tinjauan al-maslahah al-mursalah terhadap pelaksanaan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 283 Undang-Undang No.22 tahun 2009 dalam studi kasus jalan Ahmad Yani Surabaya terhadap pengendara ojek online yang menggunakan ponsel belum sesuai yang berlaku di lapangan karena polisi merupakan penegak hukum yang belum bisa menerapkan Pasal tersebut secara maksimal dan konsisten, seharusnya sanksi yang diterapkan untuk pelanggar lalu lintas adalah hukuman ta’zi>r berbentuk tilang. Jenis dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh pihak pemerintah atau hakim yang menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai kemaslahatan umat. Penerapan dan pelaksanaan pasal dan sanksi ini bertujuan untuk memelihara/melindungi jiwa pada tingkat daruriyat. Jika sanksi tidak diterapkan maka pengendara ojek online akan tetap berkendara dengan menggunakan ponsel sehingga hal ini akan mempersulit Polrestabes Surabaya untuk merealisasikan perlindungan jiwa masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di jalan Ahmad Yani Surabaya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas disarankan; pertama, sebaiknya penegak hukum harus menegakan hukum harus berpegang teguh dengan Undang-Undang dan memperbanyak anggota yang bertugas di lapangan agar lebih menertibkan pelanggar lalu lintas lainnya dan tidak terulang.lagi pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kedua, hendaknya para pelanggar meningkatkan kesadaran hukum dan berkendara di jalan dengan sebaik-baiknya demi keselamatan diri sendiri dan pengendara lain.