Analisis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang fasilitas pembiayaan KPR IB-Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik dalam perspektif KHES dan KUH Perdata

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik kajian dokumen terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby mengenai putusan hakim yang menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diberikan karena bukti tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam putusan nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby lebih banyak merujuk pada KUH Perdata. Setelah melalui prosedur-prosedur persidangan mulai dari mediasi sampai putusan dibacakan oleh majelis hakim, serta setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti tertulis/ surat dari pihak Penggugat dan Tergugat, diputuskan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat baik dari bukti-bukti tertulis atau bukti dipersidangan. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby telah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan putusan ini juga telah sesuai dengan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 KHES terkait rukun dan syarat sah suatu perjanjian.