Analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama Bandung nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA. Bdg tentang penolakan isbat nikah.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang akan dikaji ini. Data yang dikumpulkan berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang No.0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, kemudian data diolah secara editing dan organizing. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan semua data yang akan dikaji, kemudian data disusun secara rapi untuk dianalisis menggunakan peraturan hukum yang berlaku dengan pola deduktif yaitu menggunakan teori-teori secara umum kemudian disimpulkan secara khusus ke hukum islam. Kesimpulan hasil penelitian yaitu: Pertama, Banyaknya berbagai persyaratan sahnya perkawinan yang tidak bisa dipenuhi oleh para Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan banding terkait pengesahan nikah para Pembanding, Kedua Pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka pintu lebar bagi para pasangan suami istri yang ingin melakukan pencatatan nikah bagi mereka yang pernikahannya belum pernah dicatatkan sama sekali dan belum pernah mendapatkan surat nikah dengan persyaratan rukun serta syarat nikahnya telah terpenuhi baik secara hukum agama maupun yuridis dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 003/Pdt.G/2018/PTA.Bdg yang menolak isbat nikah para pemohon telah sesuai dengan tujuan syariah. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini, kepada Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara tetap harus mempertimbangkan maqasid shari’ah agar kemaslahatan tercapai bagi para pencari keadilan dan kepada masyarakat hendaknya jangan melakukan nikah bawah tangan atau nikah siri karena dampaknya akan banyak.