Analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN Surabaya Nomor 77/G/2019/Ptun.Sby tentang penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) seleksi CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018

Jenis Penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dan diperoleh data penelitian dengan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan terkait. Kemudian dianalisis dengan bentuk deskriptif yang memiliki tujuan untuk membuat deskripsi mengenai obyek penelitian secara sistematis, akurat dan faktual terkait syarat dari obyek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan putusan yang terkait. Berikutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu Fiqih Siyasah. Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa kesalahan dalam penerbitan keputusan tata usaha negara berupa surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang awalnya dinyatakan lolos dalam seleksi. Penggugat tidak di loloskan dalam usulan penetapan nomor induk pegawai (Nip) karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat ketua panitia seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dan membuat penggugat mendapatkan kerugian. Setalah hakim mempertimbangkan dari segala aspek pembuktian dan berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang ada, sehingga hakim mengabulkan permohonan dari penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan Hasil Kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: agar pemerintahan daerah, khusunya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang serta Ketua Panita Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah harus lebih berhati-hati kembali dalam menerbitkan atau membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait dengan permasalahan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Kepada Hakim PTUN Surabaya agar tetap selalu mempertahankan penerapan hukum dan juga penemuan hukum dalam setiap ketika mereka mengambil sebuah pertimbangan dan putusan permasalahan Tata Usaha Negara