Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/Pa.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam Akad Murabahah

Penulisan dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Murābaḥah menjawab pertanyaan yang tertuang pada rumusan masalah, meliputi: bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad murābaḥah di Pengadilan Agama Lamongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad murābaḥah di Pengadilan Agama Lamongan. Metode penelitian yang Penulis gunakan berupa penelitian lapangan dengan menggabungkan penelitian hukum normatif dan yuridis. Data primer yang Penulis gunakan adalah putusan hakim nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang perbuatan melawan hukum dalam akad murābaḥah. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan berupa putusan nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg, peraturan yang berlaku di Indonesia, dan buku hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, serta menggunakan pola pikir induktif Hasil penelitian menyimpulkan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagian yakni pertama, tindakan melelang barang jaminan tidak bertentangan dengan aturan bank syariah; kedua, Tergugat III berprofesi sebagai advokat sehingga melanggar pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016; ketiga, harga limit terlampau jauh dari harga pasaran. Pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan mengenai perbankan syariah dan pelaksanaan lelang yang berlaku sebagai rujukan pertama, namun masih ada pasal dari KHES serta Fatwa DSN MUI yang belum digunakan untuk memperkuat putusan perkara nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Dapat dipahami dalam perkara ini apabila ada perjanjian yang mengikat namun ada peraturan yang mengatur maka mengenai penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Adapun saran bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah dalam menjaminkan objek jaminan sebaiknya menjaminkan yang harganya sebanding dengan pembiayaan yang akan diterima sehingga di kemudian hari tidak timbul kerugian yang amat besar. Sedangkan bagi Majelis Hakim, supaya hasil putusan lebih kuat alangkah lebih baik jika menggunakan KHES serta Fatwa DSN MUI sebagai pedoman untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah.