Analisis fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan ibadah haji pada masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mana objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, keputusan menteri, perbandingan hukum, konsep hukum dalam islam. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan keputusan menteri yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kulitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkret. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perspektif teori hukum islam yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi Covid-19 memang sudah tepat dalam mengambil keputusan tersebut. Karena dalam islam sendiri mengenal yang namanya konsep Daruratus Syar’iyyah yaitu sebuah konsep pengambilan keputusan secara Darurat apabila terjadi sesuatu hal yang penting dan mendesak. Pandemi Covid-19 ini sangatlah membahayakan masyarakat, untuk memutuskan penyebaran virus tersebut adalah dengan tetap dirumah dan tidak melakukan berpergian. Dan apabila ibadah haji ini tetap dilaksanakan seperti tahun–tahun sebelumnya maka akan menjadi klaster baru penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh karena itu banyak negara yang mayoritas umat islam mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 H / 2020 M. Termasuk di Negara Indonesia pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Ibadah Haji dalamPelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M.