Tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap dugaan Makar Webinar Constitutional Law Society fakultas hukum Universitas Gajah Mada

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Data dalam penelitian dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sehingga didapatkan sumber hukum primer dan sekunder. Kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan menjelaskan bahan hukum dengan kata-kata yang tepat. Sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kebebasan akademik dalam dugaan makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan hukum positif dan ketatanegaraan islam, yaitu Fiqh Siyasah dalam cakupan pembahasan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Yang pertama, bahwa dalam dugaan makar webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ditemukan adanya pengekangan serta tekanan terhadap kebebasan akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika. Kebebasan akademik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 ayat (1) dan 9 ayat (1) yang diperkuat dengan ketentuan kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia Pasal 2, 4, 23 ayat (2), dan 25 serta kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, bahwa dalam fiqh siya>sah cakupan siyasah dusturiyah regulasi tentang kebebasan akademik di Indonesia telah sesuai dengan konsep hak asasi manusia, konstitusi, legislasi, dan ummah. Selaras dengan temuan penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah masyarakat harus lebih berhati-hati ketika berargumen terhadap sebuah isu agar tidak mencederai kebebasan akademik orang lain dan pemahaman terkait kebebasan akademik harus lebih disebarluaskan. Negara juga harus ambil peran dalam melindungi kebebasan akademik, serta lembaga atau organisasi yang memfokuskan diri pada isu kebebasan akademik harus lebih gencar dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi sivitas akademika.