Tinjauan fiqh siyasah tehadap pelaksanaan kewenangan pemerintahan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut peraturan Menteri dalam Negeri N0. 130 Tahun 2018: studi kasus Di Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Pemerintahan Kelurahan Bongkaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pemerintahan Kelurahan tidak merealiasasikan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan secara maksimal. Setelah peneliti melakukan wawancara terdapat dua faktor yang menjadi penghambat, faktor pertama dikarenakan aturan hukum yang tidak memadai. Sedangkan faktor kedua dikarenakan di alokasikannya dana kelurahan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penulis Mengharapkan Untuk Selanjutnya Pemerintahan Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di elurahan yang dilakukan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan.