Analisis Maqasid al-Shari’ah terhadap undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan ketentuan hukum wakaf sebelumnya baik peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fikih empat mazhab terutama mazhab Shafi’i. Pemahaman terhadap wakaf dengan fanatik mazhab ini berdampak pada lambatnya perkembangan wakaf di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang zakat yang lahir pada lima tahun sebelum Undang-undang wakaf. Memahami wakaf dari sisi maqasid al-shari’ah sangat penting karena berkaitan langsung dengan landasan dasar penetapan hukum wakaf. karena terkadang pemecahan suatu hukum tidak hanya bisa mengandalkan pemahaman literal teks al-Qur’an dan Sunnah saja, akan tetapi harus mengungkapkan rahasia dan maqasid al-shari’ah di balik teks tersebut. Penelitian berawal dari dua masalah, pertama, bagaimana keabsahan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 perspektif maqasid al-shari’ah? kedua, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 perspektif maqasid al-shari’ah? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) dengan metode kualitatif. Oleh karena itu Bahan yang peneliti kumpulkan adalah bahan pustaka dari berbagai jenis pustaka. Sebagai bahan primer dalam penelitian ini, peneliti menghimpun peraturan tentang wakaf. Sedangkan kutub al-turath buku dan artikel yang mendiskusikan tentang ketentuan wakaf, penulis jadikan bahan sekunder. Sedangkan bahan tersier adalah berupa kamus, ensiklopedia dan indeks penelitian. Dari bahan-bahan yang telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis dengan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan teori maqasid al-shari’ah dan pendekatan konseptual serta pendekatan filsafat hukum Islam. Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. Pertama, Keabsahan wakaf dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi termasuk bagian dari hukum wad’i. Dalam penentuan rukun wakaf ulama Indonesia mentransformasi living laws menjadi positive laws dengan menambahakan nazir dan jangka waktu sebagai rukun wakaf. Mawquf bih dikembangkan menjadi bergerak dan tidak bergerak. Juga menambahakan syarat ikrar harus didepan pengadilan dan adanya dua saksi. Ketentuan tersebut merupakan aplikasi dari maqasid al-waqf berupa jaminan kebutuhan sosial, memikirkan masa depan dan kemandiran. Kedua Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang merupakan substansi dari Undang-undang wakaf dengan diaturnya ketentuan pendaftaran benda wakaf melalui sertifikasi wakaf dan ketentuan hak dan tanggung jawab nazir, di dirikannya lembaga khusus yang mengelola wakaf yaitu BWI, adanya larangan merubah benda wakaf dan sanksi pidana. Semua merupakan penjagaan terhadap harta yang dalam maqasid ‘Ammah merupakan tujuan pokok dibentukannya sebuah hukum maka lima hal tadi merupakan sebab agar harta wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat. Dan akhirnya maqasid al-waqf yang berupa jamian sosial, memikirkan masa depan dan kemandirian sosial dapat terpelihara dengan baik. Implikasi Teori dari teori ini setiap perubahan rukun dan syarat wakaf baik keabsahan atau pengelolaan harus mempertimbangkan maqasid al-waqf.