Analisis fatwa dewan syariah nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan undang-undang No. 32 tahun 1997 terhadap jual beli Valas aplikasi olymptrade di Trading Forex

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field researsch) pada pengguna atau trader jual beli valas aplikasi olymptrade di Trading Forex. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menguraikan semua hasil riset penelitian serta menjelaskan tentang fakta tentang praktik jual beli valas pada aplikasi olymptrade di Trading Forex, dan dianalisis dengan konsep hukum Islam as-sharf dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Trader menanam modal awal yang diinput pada aplikasi olymptrade dengan nominal yang diinginkan oleh pengguna apllikasi tersebut istilah lain pialang, upaya tersebut guna melancarkan transaksi kesepakatan jual beli valas yang akan dilakukan. Saat kurs naik atau turun maka di situlah trader menggunakan modal awal untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan prinsip lain trader akan mendapatkan keuntungan jika valas yang diperdagangkan tepat pada sasaran saat dijualbelikan. Dalam analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan pendekatan as-sharf maka disimpulkan praktik tersebut haram, karena mengandung unsur spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Sementara jika dianalisis menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 jual beli valas aplikasi olymptrade di Trading Forex ilegal dengan sisi lain aplikasi tersebut tidak memiliki perizinan resmi oleh BAPPETI, sehingga trader tidak bisa menuntut sengketa pada peradilan negeri Indonesia. Dari hasil penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran untuk para pengguna aplikasi olymptrade yang ingin melakukan jual beli valas sebaiknya mempelajari terlebih dahulu hukum dan legalitas aplikasi yang akan digunakan, mengandung unsur haram atau tidak, dan memiliki legalitas resmi pada badan yang ditunjuk oleh perdagangan pemerintah Indonesia.