Analisis fiqih siyaSah terhadap penggunaan APBDES Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan berdasarkan eraturan LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati fokus permasalahan di ruang lingkup penggunaan APBDes desa Lerpak Kacamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman barang dan jasa dalam Prespektif Fikih Siyasah. Metode berfikir yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan LKPP no 13 tahun 2013 yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa namun praktiknya hanya dijadikan dokumen administrasi untuk memenuhi aspek prosedural formalistik. Sehingga banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Desa Lerpak Kabupaten Bangkalan. Dalam kajian fiqh Siyasah yang membahas mengenai politik keuangan, moneter dan fiskal masuk dalam pembahasan Fiqih Siyasah Maliyah termasuk juga didalamnya mengenai sumber sumber keuangan Negara,pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional. jika dianalisis menggunakan fikih Siyasah Maliyah , belanja dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat non fisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara islam