Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 39/ Puu-Xvii /2019 tentang \pasal 416 Ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana objek kajianya meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan perundang-perundang, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkret mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan ditinjau menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor.39/PUU-XVII/2019 membatalkan dan menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam perolehan suara, pemilihan tidak sah jika tidak memenuhi aturan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tanpa dilakukan pemilihan putaran kedua walaupun pasangan calon hanya diikuti dua pasangan calon, dengan memperoleh suara lebih dari 50%. Pasal 416 ayat (1) merupakan kutipan dari pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang mana pasal ini pernah digugat oleh pemohon sebelumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 sehingga pasal 159 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jika ditinjau dalam Fiqh siyasah Dusturiyah, lembaga peradilan Qadha’iyyah salah satu yakni Al-Mazalim yaitu Mempunyai kewenangan untuk mengadili adanya perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh SultahTasyri ̅’i ̅ah dalam pembuat Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut penulis menyarankan Badan legislatif dapat megindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadinya kembali kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional rakyat.