Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap persetubuhan anak: studi putusan pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 535/Pid.Sus/2015.PN.Bls

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dalam putusan nomor: 535/Pid.Sus/2015.PN.Bls dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan nomor: 535/Pid.Sus/2015.PN.Bls.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 535/Pid.Sus/2015.PN.Bls sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana persetubuhan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Dalam penilitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa , pertimbangan hakim memutus perkara tersebut bertumpu pada dakwaan ke 2 yaitu Pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang pencabulan , namun jika mempertimbangkan unsur dalam fakta persidangan, menurut penulis seharusnya hakim lebih tepat menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang persetubuhan . Jika ditinjau dari hukum islam, menurut penulis melihat dari unsur-unsur tindak pidananya putusan hakim tersebut kurang tepat jika didakwa dengan pasal perbuatan cabul atau perbuatan mendekati zina , namun lebih tepat masuk dalam klasifikasi hukuman hudud, sebagaimana didalam hukum islam sendiri unsur dari perbuatan mendekati zina (pencabulan) berbeda dengan unsur zina itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktiv dan tegas serta lebih spesifik dalam melihat unsur-unsur dalam memberikan akibat hukum dalam suatu perkara, dan seiring dengan itu tentu juga harus ada pertimbangan-pertimbangan yang selalu dikembangkan demi memunculkan produk-produk hukum untuk memberi tindakan preventif bagi celah-celah hukum, terutama dalam tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan yang belum ada hukum yang mengaturnya secara spesifik.