Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang: studi putusan pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj

Dalam penelitian dengan metode kualitatif ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yakni berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan polapikir dedukatif. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutuskan terdakwa yakni melakukan perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak disertakan dengan denda. Sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana kategori jarimah ta’zir dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Hadis. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan akibat yang ditimbukan pengutamaan tujuan hukum Islam, dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Kepada para Hakim diharapkan lebih mempertimbangakan kembali mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut yakni agar pelaku tindak pidana perdagangan orang jera atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang ada, maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa