Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan: studi kasus di Polres Bojonegoro

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian empiris yuridis dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang Penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Unit 1 Polres Bojonegoro. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan dan tindak pidana penadahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dari beberapa proses pengumpulan data tersebut analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan. Namun, dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Bojonegoro berhenti pada tahap pemeriksaan saksi dan tersangka dan pelaku tindak pidana penadahan handphone tidak dijerat dengan Pasal 480 KUHP dan dikembalikan kepada keluarganya dan secara garis besar konsep lembaga Kepolisian dan Wilayah al-Hisbah memiliki kesamaan yaitu sama-sama amar ma’ruf nahi munkar (memerangi kejahatan dan menegakkan kebenaran). Tugas dan wewenang Kepolisian dan Wilayah al-Hisbah juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara yang dianggap melanggar hukum atau perintah Allah SWT. Dengan demikian saran dari penulis seharusnya di dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan handphone yang terjadi di Polres Bojonegoro pelaksanaan penyidikan tetap dilaksanakan hingga tahap pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penyidik tidak perlu memberikan keringanan kepada pelaku meskipun pelaku tidak mengetahui bahwa barang yang dia beli merupakan hasil curian. Dengan begitu hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pelaku agar memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.