ANALISIS MAS{LAH{AH MURSALAH TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG HUKUMAN PELAKU NIKAH SIRRÎDALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Mas{lah}ah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirrî dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada diantaranya yang pertama: Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman pelaku nikah sirrî dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan? Dan kedua: Bagimana analisis mas}lah}ah mursalah tentang hukuman pelaku nikah sirrî?
Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengunakan tehnik pengumpulan data: yaitu melalui metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.
Hasil penelitian menyimpulkan dua hal: yaitu, pertama, bahwa dari beberapa informan, yang tidak menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah sirrî hanya satu orang. Informan tersebut tidak setuju karena hukuman bagi pelaku nikah sirrî tidak sesuai dengan syari’at Islam, dan dianggap melemahkan hukum Allah. Informan lainnya menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikah sirrî untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemad}aratan. Kedua, penelitian ini menggunakan analisis mas}lah}ah mursalah terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus hukuman pelaku nikah sirî berdasarkan kaidah ّدَقُم ِد ِ سَافَمْلاُءْرَد حِلَاصَمْلا ِ بْلَج َىلَع ٌم Artinya: Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik mas}lah}ah (kebaikan) yang dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kemad}aratan, dalam rangka menjaga kemas}lahatan manusia
Dengan menggunakan analisis maslahah mursalah, terlihat bahwa pandangan yang diutarakan mayoritas hakim PA Kota Pasuruan menyetujui adanya hukuman bagi pelaku nikahsirrî, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirrî. Setuju dengan adanya RUU tentang hukuman bagi pelaku nikah sirrî karena untuk menjaga kemas}lah}atan manusia dan mencegah dari kemad}aratan. Dengan menggunakan teori mas}lah}ah mursalah,hukuman pelaku nikah sirrî adalah boleh walaupun tidak ada ketentuanya dalam syariat Islam. hal ini dilakukan demi menghilangkan mafsadah dan mengambil manfaat, dengan demikian aspek mas}lah}ah mursalah terhadap hukuman pelaku nikah sirrî sesuai dengan tujuan mas{lah}ah dan tidak bertentangan dengan nass.
Sebagai saran, pembuat Undang-undang dapat mengesahkan Undang-undang hukuman pelaku nikah sirrî sehingga memberikan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dan masyarakat yang pencari keadilan agar mendapat kepastian hukum.