Analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan PA Bangkalan no.0774/pdt.g/2013/pa.bkl oleh putusan PTA Surabaya no.0014/pdt.g/2014/pta.sby tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan NO.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya NO.0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Sebagai Alasan Perceraian” adalah hasil penelitian yang menjawab : Bagaimana Alasan-alasan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0774/Pdt.G/ 2013/PA.Bkl? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby. Data Penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui stud kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yakni metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul dengan pola pikir induktif. Berdasarkan penelitian ini, awalnya PA Bangkalan menyetujui permohonan talak suami dengan putusan nomor : 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl. Salah satu alas an PA Bangkalan adalah perkara nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian si istri mengajukan banding dan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Bangkalan nomor : 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl tersebut. Di sini ada perbedaan penafsiran tentang Perselisihan Terus Menerus sebagai alas an perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan, pertimbangan Hakim PTA Surabaya secara yuridis dalam membatalkan putusan PTA Bangkalan nomor : 0774/Pdt.G/ 2013/PA.Bkl ada dua, yakni kesaksian para saksi tidak dilengkapi keterangan dari mana mengerti kesaksiannya sesuai pasal Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan perselisihan yang terjadi antara suami istri belum memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Islam alasan Hakim PTA Surabaya sudah sesuai dengan Maqashid Shari’ah berupa hifdz nasl dan Kaidah Fiqhiyah yang mengutamakan mdharat yang lebih kecil daripada madharat yang lebih besar. Hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam mengkaji dan mempertimbangkan suatu perkara. Tidak hanya aspek-aspek yuridis tapi juga sosiologis dan psikologis. Sehingga keputusan yang diambil bias bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.