Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah

Data penelitian ini dihimpun menggunakan library research dan dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai kewenangan dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu siyasah al-dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah masih mengacu pada tafsir Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009, dan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 mengenai dengan permohonan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan sebagai kaidah hukum yang inkonstitusional bersyarat sehingga Mahkamah konstitusi memperbolehkan mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dengan dilandasi pertimbangan dasar hukum pada Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, tinjauan kajian siyasah dusturiyah menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi sebagai calon kepala daerah telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat seperti mantan narapidana juga berhak mendapatkan hak politik dalam bernegara. Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa setidaknya masyarakat bisa lebih berfikir secara jernih dan ilmiah dalam mengeluarkan pernyataan, sebab seorang mantan narapidana sama-sama memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya; dan terhadap pemerintahan agar dapat lebih bijak kembali dalam pembentukan hukum atau undang-undang, supaya tidak terjadi ketimpangan maupun ketidakadilan pada hukum bagi warga negara Indonesia.