Analisis fiqh siyasah terhadap Perbup Sidoarjo no. 55 tahun 2016 tentang batasan usia perangkat desa: studi kasus di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif. Yang kemudian dianalisis juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni fiqh siyasah khususnya dalam bidang siyasah dusturiyah .Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perangkat desa di Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang statusnya masih aktif sebagai perangkat desa serta masih menajalankan tugasnya sebagai perangkat desa meskipun telah memasuki batas usia maksimal sebagai perangkat desa yakni 60 tahun sebagaimana yang tertera dalam Perbup sidoarjo No. 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa. Dalam kajian Hukum Tata Negara (fiqh siyasah) terdapat lembaga yang memiliki kesamaan corak khususnya dalam tugas dan fungsi nya sebagai perangkat desa yang di sebut sebagai wizarah atau wazir . wazir merupakan pembantu khalifah yang diangkat oleh khalifah untuk membantu tugas-tugas khalifah sebagai kepala negara serta tugas kerasulan yang tidak mungkin diselesaikan oleh khalifah seorang diri. Konsep wazir dalam sistem pemerintahan islam terbagi menjadi dua ; pertama, Wazir al-tahwidh (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan wazir al-Tanfidz (pembantu khalifah bidang Administrasi). Dengan demikian konsep perangkat desa dan konsep wazir dalam pemerintahan islam memiliki korelasi yakni sama sama membantu pemimpin atau kepala dalam hal menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pemimpin tersebut.