Analisis fikih siyasah terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat di Luar Negeri

Skripsi ini memaparkan data penelitian dengan studi kepustakaan kemudian diolah secara kualititatif, disajikan dalam bentuk deskripsi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti dari sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Pemaparan data yakni menggunakan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan kemudian sedikit dihubungkan dalam perspektif siyasah dauliyah. Hasil penelitian ini memaparkan bahwasannya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat dikatakan masih belum sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pada pasal 3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa diterbitkannya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang memiliki dampak bagi pihak pemegang kartu. Boleh dikatakan salah satu faktornya yaitu kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengalami perkembangan, baik dalam upaya penyusunan, hingga implementasinya. Seiringnya adanya perubahan mengenai kebijakan tidak menentu dan dinamis, sehingga penting jika diterapkan berbagai upaya dan solusi yang baru. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia mendapatkan solusinya yaitu dukungan dari aktor lain yang biasa dijuluki dengan diaspora Indonesia. Adanya diaspora inilah yang menjadikan kartu masyarakat Indonesia ini diluncurkan. Namun keberadaan dan fungsi dari kartu ini masih tak dapat dirasakan kurang terperinci dalam implementasinya sehingga memunculkan kejanggalan. Oleh karena itu, diaspora Indonesia ini sangatlah berpengaruh dalam keterlibatan potensi strategi yang baru. Selanjutnya dalam konteks fikih siyasah sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan ini tergolong dalam fikih siyasah dauliyah yakni hubungan politik internasional dan fikih dauliyah lebih mengarah pada prinsip dalam hubungan internasional yaitu kerjasama antar kemanusiaan. Adanya suatu pernyataan di atas bahwa agar Masyarakat Indonesia Luar Negeri dapat merasakan fungsi dan manfaat dari kartu tersebut.