Studi analisis hukum pidana islam terhadap UUpornografi Nomor 44 Tahun 2009 dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik analisa undang-undang, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan polapikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu analisa dalam suatu Undang-Undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang pornografi dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dirasa sangatlah sama, dimana dalam hal ini pembahasanya tertuju pada pidana pornografi akan tetapi pada undang-undang tersebut telah membahas secara keseluruhan tentang tindak pidana pornografi beserta hukumanya. Akan tetapi untuk undang- undang informasi dan transaksi elektronik hanya membahas tentang penyebaran pornografi di media elektronik beserta hukumannya yang dimana dalam pasal 27 ayat (1) berbunyi bahwasanya tindakan yang memuat unsur keasusilaan dan yang dimuat di dalam media sosial dikenakan hukuman 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar), dan di zaman yang moderen ini banyak kasus pornografi di media elektronik yang masih menggunakan Undang-Undang pornografi dibandingkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini untuk hukum Islamnya sangatlah berbeda yang dimana dalam undang-undang pornografi menurut hukum islam perbuatan tersebut adalah perbuatan zina, akan tetapi dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu digolongkan pada perbuatan tabarruj yang dimana hukumanya melalui ta’zir yang berkaitan dengan pemeliharaan tubuh manusia, dan islam sangatlah tidak diperlbolehkan membuka aurat baik muslim maupun muslimah. maka dari itu berperilaku tabbaruj adalah hal yang sangat bertentangan di islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk penegak hukum terutama hakim sebagai Ulil Amri yang diberikan kekuasaan untuk mengadili sebagai wakil tuhan yang ada di bumi. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dihukum pidana dan hukum islam, agar supaya di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.