Analisis Maqasid Al-Shariah terhadap pertimbangan hakim PA Kab Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah: studi penetapan No.0625/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr Dan Penetapan

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Maqās}id al-Sharī’ah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah. Untuk menjawab pertanyaan apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah, dan bagaimana analisis maqās}id al-sharī’ah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah. Penelitian ini merupakan penelitian normative, dengan mengkaji dokumen yang berupa salinan penetapan No.0625/Pdt.P/PA.Kab.Kdr dan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr serta literature pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya salinan penetapan tersebut dianalisis menggunakan metode analisisis kualitatif yang menghasilkan data secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah dengan menggunakan dasar hukum kaidah “menolak kerusakan (mafsādah) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Sedangkan yang ditolak oleh hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, Dalam kajian maqās}id al-sharī’ah pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah ini sudah relevan dengan prinsip maqās}id al-sharī’ah yaitu menjaga agama (h}ifẓ al-dīn) Dengan menjaga nilai-nilai agama, baik kewajiban dan larangan sama-sama harus ditegakkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam penetapan yang meolak permohonan izin dispensasi nikah ini masih mengesampingkan prinsip dari maqās}id al-sharī’ah, mengingat belum tercapainya kemaslahatan dalam penetapan tersebut yang bertolak belakang dengan tujuan umum maqās}id al-sharī’ah yaitu mencapai kemaslahatan.Sejalan dengan kesimpulan diatas seharusnya majelis hakim diharapkan lebih memperhatikan lagi pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar mempunyai putusan yang adil dan dan lebih bemanfaat bagi pemohon. Agar tidak terjadi ketidak adilan apalagi menimbulkan kerusakan (mafsādah) bagi seseorang.