Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siya>sah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 584/K/TUN/2019 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Dasar Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 584/K/TUN/2019 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara? Dan Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 584/K/TUN/2019 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan data dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu fiqh siya>sah yang disimpulkan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 584/K/TUN/2019 yang mengabulkan permohonan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.31-3241 tahun 2017 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 sudah sangat tepat. Dikarenakan secara substansi Judex Facti dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha objek sengketa telah mengabaikan eksistensi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan tersebut batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah karena tidak menjalankan prosedur peraturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AUPB Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan analisis fiqh siya>sah menyikapi Surat Keputusan pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 telah layak dan sah karena apabila Kepala Negara/Amir/Wali telah memenuhi faktor pemberhentian Kepala Negara/Amir/Wali maka berdasarkan putusan Mahkamah Mazalim atas usulan Majelis al-Syūrā, pemimpin tersebut diberhentikan dari jabatannya. Dan Majelis al-Syūrā akan melakukan pemberhentian terhadap Kepala Negara/Amir/Wali tersebut. Penulis mengharapkan pejabat pemerintahan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dalam melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan baru haruslah berdasarkan perintah Pengadilan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.