Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana Kredit Fiktif di Purwokerto: studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang diarahkan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, putusan dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji.Penelitian ini bersifat deskriptif analitik adalah menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji.Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kredit Fiktif” dan menjatuhi hukuman para terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) le 1e KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dengan fakta-fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana kredit fiktif tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadist, maka jarimah takzir lebih tepat dikenakan untuk menghukum pelaku, yaitu hukuman penjara dan hukuman ganti rugi. Lamanya hukuman penjara tergantung ijtihad hakim, sedangkan ganti rugi sekecil-kecilnya sama dengan harta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari hasil penelitian diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan: pertama, bisa membuat masyarakat tidak lagi menggunakan uang yang bukan haknya. Kedua, untuk aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, diharapkan bisa melihat lebih detail perbuatan pelaku dan efeknya terhadap masyarakat, sehingga bisa membuat putusan yang lebih adil kedepannya.