tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana mengedarkan mata uang palsu: studi putusan Nomor :391/Pid.B/2019/PN.Bls

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Data diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu bedah putusan dan dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor:391/Pid.B/2019/PN.Bls kurang sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Yang mana majelis hakim menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsu yang merupakan teori pemidanaan logika hukuman kumulatif,yang artinya hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya.Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang palsudapat ditinjaupenjatuhan hukuman dalam mengedarkan mata uang palsu ini termasuk hukuman ta’zir. Berdasarkan hukuman ta’zir pelaku dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan hukuman yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini pidana penjara dalam kurun waktu tertentu yang di tentukan oleh hakim serta pidana denda, akan tetapi dalam putusan Nomor:391/Pid.B/2019/PN.Bls ini tidak dijatuhkan oleh hakim. Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu hukuman yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana mengedarkan mata uang palsuyang meresahkan masyarakat. Serta penulis mengharap kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam menggunakan mata uang supaya tidak salah menggunakannya.