Kebijakan revitalisasi gelanggang olahraga Delta Sidoarjo dan dampaknya terhadap keberadaan pedagang kaki lima

Hadirnya pedagang kaki lima yang hampir menempati setiap kota seringkali memunculkan dampak negatif terlebih pada keindahan kota. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu jajaran pemerintahan yang saat ini fokus dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Muncul permasalahan terkait kebijakan revitalisasi dan penataan pedagang kaki lima di kawasan GOR Sidoarjo yang berujung adanya perselisihan kepentingan antara kelompok pedagang kaki lima dengan Disporapar Kabupaten Sidoarjo yang dinilai tidak memperhatikan keberadaan PKL di kawasan GOR Sidoarjo. Penelitian berfokus pada langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan kebijakan revitalisasi kawasan GOR. Sekaligus berfokus pada dampak dijalankannya kebijakan revitalisasi terhadap keberadaan kelompok pedagang kaki lima. Jenis penelitian yang dijalankan menggunakan metode kualitatif, melakukan penggalian data dengan menemui beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan. Hasil penelitian berupa narasi yang diperoleh dari data penelitian melalui obeservasi, wawancara terstruktur, dan literature research. Paradigma berpikir dalam memahami studi riset ini meliputi konsep revitalisasi kawasan, konsep kebijakan publik, dan teori konflik Rafl Dahrendorf. Hasil yang didapatkan bahwa revitalisasi sejatinya dijalankan pada tahun 2018-2024 dengan fokus untuk mempercantik kawasan GOR Sidoarjo yang dinilai sebagai salah satu kawasan penopang wajah Kabupaten Sidoarjo, juga mempuyai tujuan untuk meningkatkan retribusi kawasan olahraga, meningkatkan prestasi atlet-atlet, serta fokus dalam mengatur menata kembali pedagang kaki lima yang berada di kawasan GOR Sidoarjo. Dampak yang dirasakan pedagang kaki lima atas munculnya kebijakan revitalisasi kawasan GOR adalah dilakukannya penataan ulang yang bertujuan untuk meyeragamkan keberadaan PKL agar dapat beroperasi di bagian barat kawasan GOR. Munculnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan penataan yang serius dan komunikasi yang maksimal antar pemangku kepentingan, mengakibatkan pendapatan pedagang menurun secara drastis dengan dijalankannya sistem satu pintu yang menutup 3 akses pintu keluar-masuk kawasan GOR. Ditambah munculnya konsep kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahwa pedagang yang beroperasional diwajibkan menggunakan kendaraan untuk berdagang. Kebijakan tidak memunculkan konsensus dari pihak pemangku kepentingan sehingga memperlambat upaya dalam memvitalkan kembali suatu kawasan kota.