Analisis fiqh siyasah dan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kewenangan KPAI dalam kasus pemberhentian audisi PB Djarum

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber buku, jurnal dan artikel. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian ini pertama, anak dalam fiqh siyasah dusturiyah menggunakan teori Lembaga Mashalih Al-Daulah. Yang dinilai sudah benar dengan teori kelembagaan KPAI. Karena teori tersebut merupakan pembantu khalifah pada bidang pemerintahan dan memiliki kewenangan yang lemah dan terbatas karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas khalifah. Status Lembaga Mashalih Al-Daulah hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan khalifah. Kedua, bahwa menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, KPAI mempunyai mandat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20. Dalam konteks ini, KPAI tidak memiliki kewennangan dalam pemberhentian audisi PB Djarum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas tertinggi dalam negara yakni eksekutif bersama legislatif disarankan untuk membuat suatu aturan untuk memperkuat kedudukan dan eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, agar KPAI memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran perlindungan anak serta pencegahan pelanggaran perlindungan anak di Indonesia ini.