Tinjauan fiqh siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Presiden dalam Pencabutan Keppres No 29 Tahun 2018 dalam Kasus I Nyoman Susrama

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai kewenangan presiden dalam pencabutan Keppres No 3 Tahun 2019 dalam kasus I Nyoman Susrama, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fiqh siyasah dusturiyah hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Presiden dalam pencabutan Keppres No. 29 Tahun 2018 disebabkan oleh tekanan publik berupa demonstrasi dan pemberitaan media yang mengecam pemberian grasi kepada I Nyoman Susrama. Pemberian maupun pencabutan grasi merupakan hak presiden, namun akan lebih manakala semuanya didasarkan pertimbangan yang matang, dengan memanfaatkan nasehat dari berbagai lembaga tinggi negara. Dilihat dari tinjauan fiqh siyasah dusturiyah Imam memiliki hak dan kewajiban akan tatapi hak-hak ini selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya dan berlaku adil, islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan focus of interest-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga presiden hendaknya sebelum mengeluarkan produk hukum harus meminta pertimbangan dari berbagai pihak, agar tidak mudah untuk di cabut. Hal ini demikian penting untuk menjaga kewibawaan kepala pemerintahan agar Presiden tidak secara sepihak dan terkesan mengeluarkan kebijakan yang terburu-buru jika Keppres yang ditetapkan kemudian dibatalkan.