Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/puu-xvi/2018 perspektif fiqh siyasah

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim MK tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 13/PUU-XVI/2018 dianggap sedikit ketimpangan karena penjelasan mengenai lingkup kewenangan masalah politik luar negeri maupun perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi masyarakat dan juga lingkup pembatasan kategori dalam politik luar negeri maupun perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar sehingga perlu adanya pemetaan. Objek pengujian dalam putusan yakni UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam masalah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan ataupun hanya melakukan konsultasi kebijakan politik luar negeri dan beberapa poin terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, perubahan wilayah, hak berdaulat negara, hak asasi manusia, pembentukan kaidah hukum dan pinjaman hibah luar negeri. Pandangan Fiqh Siya>sah terhadap keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kebijakan politik luar negeri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 kewenangan birokrasi parlemen dalam suatu negera dalam melakukan hubungan internasional memang mencakup semua aspek yang tentunya melibatkan rakyat yang diwakilkan oleh lembaga kedaulatan secara tidak langsung rakyat juga merasakan dampaknya.