Analisis fiqh siyasah mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 terhadap dampak bagi warga petani tambak Benowo

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Socio-legal Research (Penelitian Sosiolegal). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial dalam perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Metode ini menghasilkan data deskriptif yaitu memaparkan data yang ada atau kejadian yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran untuk menjawab kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencemaran air lindih disekitar tempat pembuangan akhir yang ada di TPA Benowo Surabaya bagian barat telah merusak ekosistem yang ada serta menimbulkan dampak buruk terutama bagi warga sekitar yang mata pencahariannya penghasil garam dan budidaya ikan. Kebocoran pipa air lindih sangat meresahkan warga sekitar dan aroma yang menyengat dari timbunan sampah di TPA Benowo Surabaya. Fiqh siyasah, terjadi kesesuian antara pemerintah kota Surabaya dalam membuat Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dengan titik fokus kajian wazir tanfidz. Wazir tanfidz dalam mengeluarkan suatu keputusan atau peraturan selalu berdarsarkan kemaslahatan ummat. Begitupun dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah kota Surabaya perihal pengelolaan sampah yang sudah menerapkan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) namun dalam proses filterisasi air limbah yang sampai ke sungai lamong masih belum ada pembaharuan terkait kebijakan ini. Sejalan dengan hasil penelitian maka dibutuhkannya pembangunan atau upaya pembaharuan khususnya untuk penanggulangan kebocoran pipa yang memuat air lindih per detik dengan tataran jumlah volume yang terus bertambah banyak, sehingga warga sekitar yang ada di daerah Benowo Kota Surabaya tidak terganggu dengan aktifitas sehari-hari. Khawatirnya selama ini kebocoran pipa yang memuat air lindih mencemari hasil usaha yang ada disekitaran tambak TPA Benowo Surabaya. Maka dengan ini DKRTH dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya membuat kebijakan baru perihal keluhan-keluhan masyarakat supaya tidak terjadi pemasalahan yang signifikan.