Tinjauan hukum pidana islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana penebangan hutan secara liar (Ilegal Logging): studi putusan pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/Lh/2018/Pn Byw

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tentang tindak pidana penebangan hutan secara liar yakni majelis hakim menghukum kepada masing-masing terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dengan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda dibawah minimum dan belum sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 570/Pid.B/LH/2018/PN Byw tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf b, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim hukuman dijatuhkan lebih ringan dari hukuman minimal. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar yakni termasuk pencurian yang dijatuhi hukuman takzir, karena belum ada nass dan tidak ditetapkan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada uli al-amr baik penentuan maupun pelaksananya, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Dengan adanya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 disarankan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Untuk para aparat penegak hukum seperti hakim, diharapkan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.