Analisis fiQih siyasah terhadap kewenangan perizinan pertambangan Mineral Dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan tehnik dokumenter dengan pendekatan tehnik analisis data dan menggunakan tehnik metode deskripsi normatif dan sistematis menggunakan pola pikir logika atau deduktif mengenai kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu siyasah dusturiyah dan dauliyah. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa pertambangan di indonesia. pemerintah telah memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alam guna untuk menghidupkan banyak orang. perbitan perizinan melalui pemerintah pusat dengan alasan pemerintah daerah mendapatkan pilihan dalam mengambil kebijakan yang akan di ambilanya. Sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pembagian hak dan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menerbitkan perizinan pertambangan yang dilakukannya pemerintah pusat serta pemerintah daerah hanya memiliki kewenanganya terbatas dalam menerbitkan surat izin pertambangan disuatu daerah tersebut. pemerintah pusat mengambil alih kewenangan tersebut karena dampak dari pertambangan memiliki persoalan yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang lingkangan hidup. Pada hasil penulisan skripsi ini, penulis meyarankan agar dalam pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batu bara mengenai kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara oleh pemerintah daerah. Disarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat kedepannya tidak ada probelematika yang sama dan memberikan keluasan terhadap pemerintah dalam mengurus urusan daerahnya sendiri.