Tinjauan Perda Kab. Mukomuko no. 5 tahun 2016 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa perspektif Maqashid Asy-Syariah

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal, yang menggunakan pendekatan, yakni; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan maqashid Asy-Syariah. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal), serta menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dalam menjabarkan kandungan perundang-undangan dan kedudukan Perda Kab. Mukomuko No. 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa. Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil bahwa adanya celah normatif kearifan lokal dan aspirasi masyarakat dapat menjadi materi-muatan Perda, namun kearifan lokal yang berkaitan dengan keagamaan sejatinya secara tertib hukum tidaklah dapat dijadikan Peraturan Daerah, karena persoalan agama masuk kepada wilayah kekuasaan absolut Pemerintahan Pusat dan tidak dapat dibagi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanah Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan; Pertama. Kedudukan Perda Kab. Mukomuko No. 5 Tahun 2016 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa cacat hukum karena dibentuk berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama Islam. Pasal 10 ayat (1) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan batasan bahwa urusan agama ialah termasuk urusan absolut Pemerintahan Pusat. Penggunaan pertimbangan keagamaan materi-muatan Perda tersebut, membuat semakin terlihat bahwa tidak terpenuhinya beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti; asas pengayoman, asas kebangsaan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana amanah Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011. Kedua. perspektif maqashid asy-syariah kedudukan Perda Kab. Mukomuko No. 5 Tahun 2016 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa telah sejalan dengan pensyariatan hukum Islam yang bermuara pada ke maslahatan dan manfaat bagi masyarakat (siswa). Karena minimal telah mengimplementasikan 3 (tiga) pokok yang menjadi tujuan pensyariatan hukum Islam (maqashid al-syari’ah) yang bermuara pada kemaslahatan/manfaat, yakni; pertama. Hifz ad-din (menjaga agama), kedua. Hifz an-Nafs (menjaga diri), ketiga. Hifz al-Aql (menjaga akal).