PRESIDENT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL MASLAHAH MENURUT AL GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH (STUDI KOMPARATIF ANALITIS)

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) Menyatakan bahwa laki laki dan perempuan memiliki persamaan dalam segala hak kecuali satu, hak atas kepemimpinan. Adapun dalil yang dijadikan rujukan terdapat pada surat al baqarah ayat 282 dan an nisa’ ayat 34. Ayat tersebut dimaksudkan sebagai pengaturan hubungan antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga yang sudah barang tentu memerlukan pemimpin. Akan tetapi apakah itu akan menunjukkan bahwa hak kepemimpinan hanya dimiliki oleh laki laki dalam segala aspek kehidupan termasuk kepemimpinan Negara.
Penelitian ini menggunakan metode komparatif analitis yang memuat tentang perbedaan dan persamaan suatu konsep dalam kapasitas yang sama dan aplikasinya dari dua tokoh serta menganalisis terjadinya perbedaan dan persamaan. Dari hasil penelitian ini Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah selain menggunakan al Qur’an dan Hadits sebagai metode istinbath hukum juga mengfungsikan dalil aqli dalam metode ushul fikih.Secara normative al maslakhah diakui kehujahannya oleh al ghazali dan ibnu taimiyah. Lain daripada itu ketika al maslakhah diaplikasikan kepada persoalan kepemimpinan perempuan (presiden) dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pendekatan al maslakhah menurut al ghazali dan ibnu taimiyah kepemimpinan presiden perempuan adalah sah secara syar’i. Sementara yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan al maslakhah antara ibnu taimiyah dan al ghazali antara lain disebabkan oleh kondisi sosio kultur dan sosio politik dari kedua tokoh tersebut. Kultur al ghazali lebih dipengaruhi oleh madzhab syafi’I yang mewakili dari salh satu tokoh sunni sehingga dalam menyikapi masalah cenderung defensif, meskipun ibnu taimiyah sebagai penggikut setia imam hambali yang dikenal dengan ahl al hadits namun kondisi sosio politik pada zaman ibnu taimiyah diman Negara sedang mengalami desintegrasi social, politik dan sebagainya