Analisis maslahah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia: studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu dengan instrument UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberlakuan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kemiripan dalam unsur dan bentuk hukumannya. Tetapi yang membedakannya adalah bahwa Indonesia memberlakukan hukum tambahan. Dalam pemberlakuan sanksi pidana korupsi pada Undang-Undang Indonesia dan Malaysia dalam mewujudkan Negara yang dekat dengan kemashlahatan dan menghindarkan dari berbagai kemyddharatan, maka korupsi harus diberantas dengan memberlakukan sanksi yang tegas. Dengan hasil penelitian diatas, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan sanksi tegas pada pelaku tindak pidna korupsi agar pelaku jera. Dalam menangani kasus korupsi jangan terfokus pada proses penanganan pasca terjadinya tindak pidana korupsi tetapi harus lebih focus pada langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. harapan besar jika tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak dalam penelitian tentang pemberlakuan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi.