KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DALAM UU RI NOMOR 19 TAHUN 2003, PASAL 76 DAN 77 DI INDONESIA DITINJAU DARI SYARI’AT ISLAM

Kebijakan Privatisasi di Indonesia terjadi karena dominasi faktor eksternalnya yaitu dipengaruhi oleh negara-negara Kapitalis, sebab kejadian privatisasi muncul dari Negara Inggris kemudian menjadi kebijakan global dan terjadilah perubahan diplomasi ekonomi internasional, termasuk terhadap bantuan pembangunan bagi negara-negara sedang berkembang khususnya bantuan internasional mengenai hutang negara. Sehingga negara-negara kapitalis dapat memaksakan Indonesia untuk mengikuti kebijakan internasional dengan menggunakan lembaga internasional IMF (international Monetary Fund), khususnya privatisasi terhadap BUMN. Dimulai dengan adanya kesepakatan letter of Intent (nota kesepakatan) yang ditanda-tangani Pemerintah Indonesia dan IMF. Di dalam memorandum tambahan untuk kebijakan Ekonomi Keuangan yang ditanda tangani 10 April 1998 itu disebutkan adanya keharusan bagi pemerintah RI untuk melakukan privatisasi pada sejumlah BUMN yang digunakan menutup defisit anggaran.
Dari penelitian ini didapat kesimpulan kriteria boleh atau tidak, dikelola swasta terhadap BUMN menurut tinjauan syari’at Islam adalah dengan melihat kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi. Kemudian disertai dengan akad-akad yang sesuai dengan syari’ah islam. Jika kepemilikan umum, maka negara harus mengelola secara langsung, sedangkan swasta tidak dibolehkan, adapun jika kepemilikan individu maka negara dan swasta boleh mengelola akan tetapi jika dimonopoli swasta dan membahayakan distribusi dan kemashlahatan masyarakat umum maka BUMN tetap dikelola oleh negara. Sebab negara menurut syari’at Islam bertanggung jawab terhadap urusan masyarakat secara umum baik muslim maupun non muslim