Pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ‘Ashabiyah dan pembentukan negara analisis Fighi Siyasah

Ibnu Khaldun terkenal sebagai pencetus teori yang disebut ashabiyah, tentang kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara dapat diambil kesimpulan bahwa solidaritas kelompok terdapat pada watak manusia, adanya solidaritas kelompok yang kuat, seorang kepala Negara agar mampu secara efektif mengendalikan keterlibatan Negara dan melindunginya. Ibnu Khaldun berpegang pada suatu hipotesa bahwa makin tinggi tingkat peradaban manusia, makin baik pula negaranya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya hubungan antara teori ashabiyah dan pembentukan Negara serta sejauhmana wujud implementasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan Negara dalam kenyataan historis kaum muslimin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungnan antara teori ashabiyah dan pembentukan Negara serta mengetahui sejauhmana wujud implementasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan Negara dalam kenyataan historis kaum muslimin. Teknik penggalian data dalam penelitian ini menggunakan inventarisasi pendapat, yakni pemikiran Ibnu Khaldun dan ahli pemikir Islam dalam masalah yang sama yakni tentang ashabiyah dan pembentukan Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dianalisa menggunakan metode induksi dan deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bahwa hubungan antara teori ashabiyah dan pembentukan Negara diibaratkan api dengan panasnya, gula dengan manisnya, artinya dengan adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu Negara melalui rasa solidaritas kesukuan, semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotism, semangat cinta tanah air dan bangsa. Kedua, bahwa wujud implementasi pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori ashabiyah dan pembentukan Negara dalam kenyataan historis kaum muslimin adalah Negara yang bercirikan kekuasaan alamiah (Mulk Tabi’I, seperti Mesir Kuno) dan Negara yang bercirikan kekuasaan politik atau Mulk siyasi seperti Indonesia, Iran, Pakistan dll.