Analisis fikih siyasah terhadap kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penenggelaman Kapal Ilegal Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan” yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana kesesuaian ketentuan kewenangan penenggelaman kapal ilegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan fikih siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan dalam penelitian hukum yang berupa statute approach. Adapun teknik yang digunakan adalah library research. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif terhadap kewenangan penenggelaman kapal menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan dikorelasikan dengan konsep fikih siyasah dusturiyah menggunakan Wizarah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur serta pihak yang berwenang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Kapal FV Viking merupakan kapal terbesar pertama yang ditenggelamkan dan dijadikan monumen di negara Indonesia. Penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Menurut pandangan fikih siyasah dusturiyah, adanya keselarasan antara ketentuan kewenangan penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan konsep Wizarah dan kedaulatan negara. Konsep kedaulatan negara yakni ketika seseorang melakukan kejahatan di wilayah batas laut negara dan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Sama halnya dengan kapal ilegal asing yang tidak memiliki surat izin akan ditenggelamkan karena hal itu melanggar kedaulatan negara. Sejalan dengan hasil penelitian, baiknya peristiwa penenggelaman kapal dijadikan pelajaran bagi negara negara lain ketika akan melintasi perbatasan. Selain itu, pemerintah yang baru harusnya melanjutkan peraturan ini mengingat efek jera yang ditimbulkan dari peraturan tersebut dan berkurangnya jumlah kapal ilegal asing yang berani masuk ke Indonesia.