PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tesis ini menganalisis penggunaan hak interpelasi yang pernah terjadi di Indonesia khususnya interpelasi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Penggunaan hak interpelasi DPR pada masa Presiden Yudhoyono menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaan interpelasi tersebut terjadi perdebatan yang unik atas ketidakhadiran Presiden dalam undangan Rapat Interpelasi. Tata Tertib DPR menyebutkan bahwa Presiden boleh mewakilkan keterangan atas interpelasi DPR kepada menterinya. Akan tetapi para anggota DPR mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden dalam undangan Rapat Interpelasi DPR.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi peneliti, karena selama dua periode masa jabatan Presiden Yudhoyono, dari empat hak interpelasi yang disetujui Pimpinan DPR, Presiden tidak pernah menghadiri undangan Rapat Interpelasi DPR. Hingga saat ini, Tata Tertib yang mengatur penggunaan hak interpelasi tidak mengalami perubahan yang jelas untuk mengatur lebih rinci ketentuan ketidakhadiran Presiden dalam undangan Rapat Interpelasi, sehingga dikhawatirkan masalah yang sudah berulang-ulang terjadi akan kembali terulang lagi.
Penulis mengurainya dalam rumusan: 1. Bagaimana mekanisme penggunaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan Pemerintah? dan 2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan Pemerintah?
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan hak interpelasi yang seharusnya sehingga tidak terjadi disharmonisasi antara DPR dengan Presiden. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis penggunaan hak interpelasi DPR, sehingga dikatahui sikap-sikap yang harus dilakukan baik oleh DPR maupun Presiden.
Penulis menggunakan metodologi penelitian: 1. Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) dan jenis penelitian hukum normatif, 2. Sumber Data: Literatur-literatur tentang penggunaan hak interpelasi dan data sekunder yang relevan. 3. Teknik Pengumpulan Data: Membaca buku-buku tentang interpelasi, undang-undang, dan berita acara Rapat Paripurna DPR, 4. Metode: Deskriptif analitis.
Hasil penelitian: 1. Ketentuan mekanisme penggunaan hak interpelasi kurang jelas dan perlu lebih dipertegas untuk meminimalisasi disharonisasi antara DPR dan Presiden. 2. DPR harus menggunakan hak interpelasi sesuai fungsi pengawasan terhadap Presiden dan dilanjutkan menggunakan hak lainnya agar fungsi tersebut efektif.
Penulis menyarankan agar dalam revisi Tata Tertib DPR memperjelas ketentuan ketidakhadiran Presiden sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkannya. Jika DPR tidak puas dengan keterangan Presiden, maka sebaiknya DPR menggunakan hak angket untuk meyelidiki kebijakan pemerintah yang berdampak buruk, baru kemudian menggunakan hak menyatakan pendapat baik untuk memberi masukan kepada pemerintah atau usul untuk memberhentikan Presiden jika dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran