Tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa berdasarkan asas checks and balances serta menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap fungsi hak angket DPR setelah adanya pembatalan kewenangan pemanggilan paksa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dan juga studi pustakan (library research). Selain itu teknis analisis data yang digunakan yakni menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni dengan cara menganalisa bahan – bahan yang didapat sehingga dapat diolah untuk mendapatkan penguraian terhadap data informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan selanjutnya juga dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yakni fiqih siyasah. Selain itu juga digunakan metode deduktif yakni penggunaan metode untuk mengerucutkan pembahasan kepada kewenangan pemanggilan paksa yanng dimiliki DPR. Adanya pembatalan terhadap kewenangan pemanggilan paksa yang dimiliki DPR ini kemudian menimbulkan implikasi terhadap DPR, yakni DPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa dalam menjalankan fungsi pengawasannya, kemudian penggunaan hak angket yang dimiliki DPR hanya dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah tidak lagi dapat digunakan untuk setiap orang apalagi untuk rakyat. Sedangkan dalam fiqih siyasah DPR masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yang kewenangan dan tugasnya mirip dengan ahl al-h{all wa al-‘aqd, namun dalam pemerintahan Islam tidak dikenal adanya kewenangan bagi ahl al-h{all wa al-‘aqd untuk melakukan pemanggilan paksa, selain itu fungsi pengawasan yang dimiliki ahl al-h{all wa al-‘aqd ditujukan untuk mengawasi perilaku pemimpin. Penulis berharap pelaksanaan asas checks and balances dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan cita – cita yang diharapkan semenjak adanya amandemen UUD 1945, selain itu pula diharapkan untuk lembaga – lembaga negara tidak kemudian mementingkan kepentingan kelompok pribadi. Selain itu diharapkan pula wakil rakyat dapat lebih terbuka lagi untuk mendengar aspirasi dari rakyat.