Tinjauan fiqh siyasah terhadap jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro” untuk menjawab permasalahan tentang : 1) Bagaimana proses pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019?, dan 2) Bagaimana perspektif fiqh siyāsah terhadap jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, dan wawancara. Kemudian, data tersebut dianalisis dari perspektif fiqh siyāsah dan hukum positif dengan metode kualitatif dalam pola pikir deduktif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengisian jabatan pelaksana tugas sekretaris desa di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, khususnya pada pasal 29 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan tentang pengisian jabatan perangkat desa. Sedangkan yang berkaitan dengan tinjauan siyāsah dustūrīyyah dalam perspektif fiqh siyāsah membahas tentang perundang-undangan ysng berhubungan dengan pelaksana tugas sekretaris desa yang disebut Wizārah (kementerian), karena kementerian adalah seseorang yang membantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya, maka waẕir sebutan dari seorang wizārah memiliki kesamaan proses pengisian jabatan untuk pengangkatan dan pemberhentian, syarat serta tugas dan wewenang dengan pelaksana tugas sekretaris desa yang berada dilingkup pemerintahan desa dalam membantu tugas kepala desa.Bahwa dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap akan ada perubahan yang lebih baik dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa dan/atau adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksana tugas bagi kelancaran, kemakmuran serta keharmonisan di lingkup pemerintahan desa.